FILSAFAT HUKUM


Untuk memahami filsafat hukum ada empat teori hukum dasar yang bisa dijadikan acuan:

Natural Law atau Hukum alam, Legal Positivism atau Hukum Positivis, Legal Realism atau Hukum Realisme, Critical Legal Studies atau Studi Hukum Kritis.

 

Natural Law

Teori hukum alam mengatakan bahwa ada hukum yang sudah terlebih dahulu ada di alam sebelum para filsuf mengemukakan teori-teori mengenai hukum itu sendiri.

Dimana teori-teori hukum yang ada setelah teori hukum alam ini harus sedekat mungkin mendekati kebenaran hukum alam. Semua teori hukum yang dikemukakan oleh para filsuf harus mengandung keadilan dan kebenaran yang hakiki dimana jika suatu hukum tidak mengandung keadilan maka hukum tersebut bukanlah hukum alam, dan jika suatu hukum tidak mengandung kebenaran maka hukum itu tidak bisa dikatakan suatu hukum. Hukum alam ini sangat erat hubungannya dengan moralitas sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan.  Hukum alam bisa juga merupakan keyakinan filosofis bahwa semua manusia diatur oleh hukum bawaan alam sejak alam itu ada, tidak tergantung pada hukum yang sudah diundangkan karena peraturan perundangan yang dianggap sebagai hukum sekarang ini merupakan usaha manusia mengkonkritkan hukum alam. Hukum alam mengacu pada penggunaan akal untuk menganalisis sifat manusia dan menyimpulkan. aturan yang mengikat perilaku moral. Teori hukum alam ini sangat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara berbagai negara di dunia hal ini diwujudkan dengan adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang mengakui adanya hak yang melekat pada setiap manusia yang lahir, dimana hak itu merupakan pemberian sang pencipta. Dengan adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia maka manusia merupakan bagian dari alam semesta yang langsung merupakan bagian dari alam tempat tinggalnya.

Pengertian dan pendapat para filsuf mengenai teori hukum alam ini sangat beragam, tapi bermuara pada suatu kesimpulan bahwa alam memiliki hukumnya sendiri yang bisa saja berbeda dengan hukum buatan manusia tapi untuk mencapai keadilan yang hakiki hendaknya manusia dalam menciptakan suatu hukum tertentu harus memperhatikan hukum alam supaya hukum yang tercipta mempunyai landasan yang kuat dalam menjamin keadilan. Banyak filsuf hukum alam yang menggunakan filosofi hukum alam untuk mengkritik dan memperbaiki hukum positif yang bertentangan dengan hukum alam karena hakekatnya hukum positif itu sendiri berasal dari hukum alam. Sebagian ahli hukum alam mengaitkan bahwa hukum alam sangat erat kaitannya dengan agama tetapi para filsuf lain juga berpendapat bahwa hukum alam dengan agama adalah sesuatu yang berbeda, mereka cenderung berpendapat bahwa hukum alam berkaitan erat dengan moral dasar manusia.

Bebarapa filsuf yang menganut teori hukum alam ini diantaranya adalah Aristoteles, Thomas Aquinas dan Thomas Hobbes.

Menurut Aristoteles bahwa keadilan apapun yang ada di dunia ini baik itu di bidang politik, sosial dan seluruh sendi kehidupan manusia ada bagian tertentu yang berasal dari hukum alam.  Sementara pokok pikiran dari Thomas Aquinas adalah bahwa setiap manusia harus melakukan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang buruk. Sedangkan Thomas Hobbes menyatakan pandangan bahwa hukum alam sebagai ajaran atau aturan umum yang ditemukan oleh akal, di mana setiap manusia dilarang untuk melakukan segala sesuatu yang dapat merusak hidupnya, Thomas Hobbes percaya bahwa manusia mempunyai sifat alami yang ingin selalu hidup damai. Tetapi dia juga yakin bahwa sifat alami manusia tersebut bisa saja berubah menjadi jahat seiring dengan perkembangan jaman dan kondisi lingkungan dimana manusia itu hidup.

 

Legal Positivism

Legal positivism dapat diartikan sebagai hukum yang sudah diberlakukan pada suatu tatanan sosial suatu negara. Pandangan legal positivism bahwa hukum harus ditegakkan sebaik mungkin untuk memberikan keadilan bagi semua warga negara terlepas bahwa hasil penegakan hukum tersebut sesuai dengan keadilan yang sebenarnya atau tidak.

Pandangan Legal Positivism dapat dipahami bahwa hukum selalu berusaha untuk menegakkan keadilan, moralitas, atau hal-hal yang normatif lainnya, tetapi keberhasilan atau kegagalan dalam menegakkan hukum positif tidak mengurangi arti hukum itu sendiri, asalkan hukum itu sudah diberlakukan dan diakui dalam masyarakat yang bersangkutan maka hukum itu dipandang sebagai hukum yang  berlaku, terlepas dari apakah hukum itu hanya menguntungkan penguasa atau pihak-pihak tertentu saja. Legal Positivism juga berarti bahwa hukum itu tidak lebih dari seperangkat aturan untuk memberikan ketertiban dan tata kelola masyarakat, oleh karenanya hukum itu harus dipatuhi tidak peduli apakah hukum itu baik atau buruk.

Para tokoh filsafat hukum yang mengembangkan pemikiran Legal Positivism adalah Jeremy Bentham dan John Austin, Hans Kelsen, H. L. A. Hart, Joseph Raz dan Ronald Dworkin.

Pokok pikiran Jeremy Bentham dan John Austin adalah bahwa pengertian hukum adalah  berupa perintah yang mengandung ancaman sangsi dari penguasa kepada rakyatnya, dimana seluruh rakyat harus taat kepada hukum yang dibuat oleh penguasa.

Hans Kelsen terkenal dengan teori hukum murninya yang menggambarkan hukum sebagai norma-norma yang mengikat yang harus dipisahkan dari politik hukum.

Sedangkan menurut H. LA Hart hukum harus dipahami sebagai suatu sistem aturan-aturan sosial. Hart tidak setuju bahwa sanksi sangat penting untuk hukum. Hart berpendapat bahwa hukum adalah suatu sistem aturan.

Sementara Joseph Raz berpendapat bahwa antara hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan karena hukum yang dibuat haruslah memperhatikan moral yang dianut oleh suatu tatanan masyarakat. Hukum haruslah diidentifikasi dari sumber-sumber sosial sehingga penerapannya bisa selaras dengan norma atau moral yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

Ronald Dworkin berpendapat bahwa hukum adalah suatu konsep yang menginterpretasikan hakim sebagai ujung tombak dalam menyelesaikan suatu perkara hukum.  Dworkin berpendapat bahwa hukum tidak hanya berdasarkan fakta sosial tetapi juga meliputi moral.

 

Legal Realisme

Hukum realisme ini berpandangan bahwa hukum adalah yang dipraktekkan oleh institusi-institusi hukum seperti pengadilan, kepolisian dan bukanlah dalam bentuk teori-teori yang dipelajari di bangku sekolah. Dimana hukum tersebut adalah hasil karya manusia sehingga jika terjadi kesalahan-kesalahan dalam mengartikan hukum atau dalam penyusunan hukum dalam bentuk undang-undang atau peraturan-peraturan atau dalam hal penegakan hukum itu sendiri maka hal itu haruslah diartikan sebagai suatu hal yang wajar karena manusia tidaklah sempurna sehingga bisa menghasilkan suatu karya yang tidak sempurna.

Bagi pendukung Legal Realism ini mereka tidak peduli apa pengertian hukum dan siapa penegak hukum itu, mereka hanya melihat bahwa hukum itu adalah yang diperintahkan oleh pembuat hukum itu sendiri.

Bagi penganut aliran Legal Realism ada beberapa hal yang harus diperhatikan, mereka percaya bahwa hukum bukanlah suatu yang ilmiah di mana penalaran deduktif dapat diterapkan untuk menghasilkan keputusan yang adil dalam setiap kasus. Hakim haruslah memutuskan sesuatu yang adil bagi pihak-pihak yang bersengketa, mungkin saja hakim tidak sanggup mengambil keputusan yang adil apabila dalam kasusu tersebut sudah bercampur aduk antara kepentingan politik dan ekonomi dari penguasa. Keputusan yang tidak adil juga bisa disebabkan oleh kondisi psikologis dari hakim pada saat mengambil keputusan. Pendukung Legal Realism juga berpendapat bahwa bisa saja hakim memutus suatu perkara berdasarkan afiliasi dan kepentingan politiknya, hal ini disebabkan oleh perkembangan sosial politik tidak diiringi oleh perkembangan hukkum itu sendiri.

 

Critical Legal Studies (CLS)

Esensi dari pemikiran CLS adalah bahwa kenyataan bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari politik, sehingga doktrin hukum yang selama ini terbentuk adalah bahwa hukum sebenarnya lebih berpihak kepada penguasa. Seorang hakim yang akan memutus suatu perkara tidak akan terlepas dari realitas politik yang ada dalam masyarakat dimana dia berada. Pemikiran CLS ini juga ingin menampilkan kontradiksi pada hukum positivisme, mereka menunjukkan beberapa azas, prinsip, adagium yang sering kita dengar itu adalah suatu yang tidak benar, misalnya azas legalisme hukum, praduga tidak bersalah, dll. CLS  menunjukkan ada konstradiksi dalam doktrin-doktrin atau adagium tadi. Dalam pemikiran CLS bahwa doktrin-doktrin hukum yang telah terbentuk bisa direkonstruksi ulang supaya sesuai dengan kondisi pada saat ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s