Hukum Pidana Internasional

I. PENGERTIAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DAN UNSUR-UNSURNYA

Mendefinisikan suatu obyek, termasuk hukum dan pelbagai cabang serta sub cabangnya merupakan pekerjaan yang gampang-gampang sukar. dikatakan gampang karena obyek itu sendri demikian mudah untuk dikenali meskipun hanya pada sisi luarnya saja. dikatakan sukar, sebab substansi dari obyek yang didefinisikan seringkali sukar untuk dipahami atau pemahaman atas obyeknya itu seringkali tidak utuh atau bulat, tetapi dipahami hanya sebagian-sebagian saja. oleh karena itu, dapat dimengerti, bahwa definisi dari para sarjana tentang suatu obyek bisa berbeda-beda antara satu dengan lainnya. namun karena adanya kebutuhan untuk mendefinisikannya, mau tidak mau pendefinisiannya itu harus dilakukan, terlepas dari kekurangan atau ketidak sempurnaannya.

Demikian pula halnya dengan pendefinisian hukum pidana internasional itu sendiri, bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. dalam rangka untuk mengerti dan memahami hukum internasional, mau tidak mau pendefinisian harus dilakukan. dalam hal ini, berlaku suatu adagium, bahwa adanya suatu definisi dari obyek yang akan dipelajari betapapun tidak sempurnanya, masih lebih baik daripada tidak ada definisi sama sekali.

Secara ringkas, hukum pidana internasional dapat didefinbisikan sebagai berikut:

hukum pidana internasional adalah sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional.

Definisi ini tentulah sangat singkat dan umum  sehingga belum menggambarkan tentang apa sebenarnya hukum pidana internasional itu. meskipun definisi ini masih sangat singkat dan umum, namun sudah menggambarkan secara singkat tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana internasional. ada dua hal yang secara eksplisit dapat ditemukan dalam definisi ini.

  1. hukum pidana internasional itu merupakan sekumpulan kaidah-kaidaj atau asas-asas hukum.
  2. obyek yang diaturnya adalah tentang kejahatan atau tindak pidana internasional.

Disamping dua hal yang eksplisit, masih ada lagi hal yang secara implisit terkandung didalamnya yang pada umunya merupakan hal yang sudah biasa dalam suatu ilmu hukum, tetapi tidak dimunculkan didalamnya yakni, tentang subyek-subyek hukum dan apa tujuannya. tegasnya, siapakah yang merupakan subyek dari hukum internasional itu dan tujuan apa yang dikehendaki atau diwujudkannya.

Atas dasar itu  maka dapatlah dirumuskan definisi yang lebih lengkap tentang hukum pidana internasional, sebagai berikut:

hukum pidana internasional adalah sekumpulan kaidah-kaidah dari asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh subyek-subyek hukumnya, untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Berdasarkan definisi ini dapatlah ditarik adanya 4 unsur yang secara terpadu atau saling kait antara satu dengan lainnya, yaitu:

  1. hukum pidana internasional itu merupakan sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum,;
  2. hal atau obyek yang diaturnya, yaitu kejahatan atau tindak pidana internasional;
  3. subyek-subyek hukumnya, yaitu, pelaku-pelaku yang melakukan kejahatan atau tindak pidana internasional;
  4. tujuan yang hendak dicapai atau diwujudkan oleh hukum pidana internasional itu sendiri.

II. HUKUM PIDANA INTERNASIONAL SEBAGAI SUMBER  HUKUM PIDANA NASIONAL MASING-MASING NEGARA

Pembahasan mengenai aspek hukum dan hukum internasional di dalam kerangka pemikiran tentang hukum pidana internasional senghaja penulis tempatkan tersendiri didalam karya tulis ini. Hal ini di dasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

(1)      Hukum pidana internasional sebagai sub-disiplin miliki dua sumber hokum yaitu hokum yang berasal dari hukum pidana nasional dan hukum internasional.

(2)      Kedua sumber tersebut telah membentuk kepribadian ganda ini tidak harus dipertantangkan, tetapi justru harus harus saling mengisi dan melengkapi didalam menghadapi masalah kejahatan internasional.

(3)      Salah satu perwujudan nyata dari suatu interaksi antara hokum nasional dan hokum internasional terdapat pada lingkup pembahasan hokum pidana internasional dengan objek study tindak pidana yang bersifat transional internasional.

(4)      Pembahasan aspek hokum pidana nasional dan hokum internasional dalam lingkup hukum pidana internasional akan memberikan landasan berpijak bagi analisis kritis di dalam membahas konsepsi dan karaktereristik dari suatu tidak pidan internasional.

Ketentuan yang di tuangkan dalam konvensi internasional tersebut. Salah satu kewajiban Negara peserta (sekalipun masih diperkenankan adanya reservation) khususnya bagi Indonesia ialah mememasukannya hasil konvensi dimaksud kedalam lingkungan nasional dalam arti antara lain melaksanakan ritifikasi terlabih dahulu atas hasil konvensi, sebelum di tuangkan dalam bentuk suatu undang-undang ksususnya mengenai objek yang menjadi pembahasan di dalam konvensi tersebut.

Hubungan Atara Hukum Internasional Dan Hukum Nasional

Didalam teori hukum internasional, telah berkembang dua pandangan tentang hukum internasional. Yaitu pandangan yang dinamakan voluntarisme, yang mendasarkan berlakunya hukum internasional dan ada tidaknya hukum internasioonal ini pada kemauan Negara (gemeinwille). Pandangan yang kedua adalah pandangan objektivis yang menganggap ada dan berlakunya hukum internasional ini dilepas dari kemauan Negara (mohctar kusumaatmadja 1989;40)

Alasan diajukannya penganut aliran dualisme bagi pandangan tersebut diatas, pada alasan formal atau pun alasan yang didasarkan kenyataan.alsan terpenting dikemukakan sebagai berikut :

  1. Kedua perangkat hukum tersebut mempunyai sumber yang berlainan hukum nasional bersumber pada kemauan Negara, sedangkan hukum internasional bersumber pada kemauan bersama masyarakat Negara.
  2. Kedua perangkat hokum itu berlainan subjeknya. Subjek hokum nasional adalah perorangan, baik hukum perdata maupun hukum fublik, subjek hukum internasional adalah negara
  3. Sebagai tata hukum, hukum nasional dan hukum internasional menampakan pula perbedaan dalam strukturnya.

Pandangan alira dualisme ini, Mochtar kusumaatmajda (1989;41) telah mengemukakan komentar dan pandangan-pandangannya sebagaiman diuraikan di bawah ini:

  1. Bahwa di dalam teori dualisme tidak ada tempat bagi persoalan hirarki atara hukum nasional dan internasional karena pada hakekatnya, kedua perangkat hukum tidak saja berlainan dan tidak tergantungsatu sama lainnya, tapi juga lepas antara satu dan yang lainnya.
  2. Sebagai konsekuensi logis dari keadaan sebagaiman digambarkan diatas, tidak akan mungkin ada pertentangan antara kedua perangkat hukum itu, yang mungkin hanya penunjukan saja.
  3. Bahwa ketentuan hukum internasional memerlukan tranformasi menjadi hukum nasional sebelum berlakunya dalam lingkunga hukum nasional.

Teori dualisme tidak terlepas dari beberapa kelemahan sebagainman di ungkapkan oleh Mochtar Kusumaatmadja (1989;41-42) sebaai berikut :

  1. Teori dasal aliran dualisme yang mengemukakan bahwa sumber gejala hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional dadalah kemauan Negara sulit untuk diterima kerena hokum yang ada dan berlaku itu dibutuhkan oleh kehidupan manusia yang beradab.
  2. Kebenaran argumentasi aliran mengenai ini berlainan subjek hukum nasional dan internasional di bantah oleh kenyataan bahwa dalam suatu lingkungan hokum seperti hukum nasional, dapatysaja subjek hukum itu berlainan, seperti adanya pembagian hukum perdata dan hukum fublik.
  3. Argumentasi kaum dualis yang mengemukakan adanya perbedaan strukrural antara hukum nasional dan hukum internasional, ternyata perbedaan yang dikemukannya hanyalah perbedaan gradual dan tidak merupakan perbedaan yang hakiki atau asasi.
  4. Bahwa pemisahan mutlak antara hukum nasional dan internasional tidak dapat menerangkan dengan cara memuaskan kenyataan bahwa dalam prakteknya sering sekali hokum nasional itu tunduk pada atau sasuai dengan dengan hukum internasional.
  1. Paham monisme dengan primat hukum nasional

Paham ini mengemukakan bahwa dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, yang utama adalah hukum nasional, sedangkan paham monisme dalam primat hukum internasional mengemukakan bahwa dalam hubungan antara hukum nasional dan internasional yang utama adalah hukum internasional.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja(1989;43-44) mengemukakan bebrapa kelemaha paham monisme dengan primat hokum nasional sebagai berikut :

  1. kelemahan yang mendasar yang cukup gawat bahwa paham ini terlalu memandang hukum itu sebagai hukum tertulis semata-mata sehingga hokum internasional dianggap bahwa hukum yang bersumberkan perjanjian internasional, suatu hal sebagaimana di ketahui tidak benar.
  2. pada hakekatnya, pendirian paham kaum monisme dengan primat hukum nasional ini merupakan penyangkalan terhadap adanya hukum internasional yang mengikat.
  1. Paham monisme dengan primat hukum internasional

Menurut paham ini, hukum nasional bersumber pada hikum internasional yang merupakan perangkat ketentuan hukum yang hierarki lebih tinggi

Mochtar Kusumaatmadja (1989:44) pada dasarnya memyetujui pandangan paham ini, namun demikian ia kurang setuju prihal supermasi hukum intenasional yang di kaitkan dengan hirarki dan pendelegasian wewenang.

Terhadap persoalan pandanga monisme dan dualisme ini, Mochtar Kusumaatmadja(1989:45) mengemukan kesimpulan bahwea kedua paham tersebut tidak mampu memberiakn jawaban yang memuaskan. Apabila dari kedudukan suatu perjanjian internasional atau treaty sebaaimana telah diatur dalam Vienna Convention on the Law of Treaties tahun 1969 dapat dikemukaan dua pasal penting yang releven dengan mesalah keterikatan suatu Negara peserta konvensi terhadap isi ketentuan yang di tuangkan didalam konvensi yang bersangkutan. Kedua pasal ini adalah pasal 27 dan pasal 46.

Pengaruh Teori Monisme Dan Dualisme Terhadap Perkembangan Hukum Pidana Internasional

Sejak terbentuknya liga bangsa –bangsa tahun 1928 dan dilanjutkan kemudian dengan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945, masyarakat internasional sampai saat ini.

Dominan teori monisme dengan primat hukum nasional atas teori monisme dengan primat hukum internasional delam praktik hukum internasonal, secara nyata tersirat dari mesalh konflik yurisdiksi criminal antara dua Negara dalam kasus tindak pidana narkotika lintas batas territorial.

  • Kasus United State v. Atuares Machain, 112 dS.Ct.21888 (5 Juni 1992).

Pada tahun 1985 seorang agen khusus Drug Enforcement Agency atau DEA dari Amerika serikat, Enrigue Camarena-Salazar telah diculik, dianiaya dan di bunuh oleh pemasok narkotika  di mexico. DEA telah sejak lama berusaha membawa pembunuh agen ini ke Ameriak Serikat untuk mempertanggug jawabkannya perbuatanya tersebut.

Pada tanggal 12 April 1990, Humberto Alvares Machain, seorang dokter warga Negara mexico telah diculikdari kentornya di Guadalajara, mexico oleh bebrapa orang bersenjata dan diterbangkan dengan pesawat terbang pribadi ke Amerika Serikat.

Menyusul penculikan Alvares ini, pemerintah mexico telah mengajukan nita protes melalui saluran Diflomatik kepada Department Luar Negari Amerika Serikat.

  • Kasus United States v. Verdugo Urguidez, 110.S.Ct.1056 (tanggal 28 Febuari 1990)

Verdugo adlah warga Negara mexico yang bertempat tinggal di Meksikali, Mexico. Verdugo termasuk salah satu anggota gang narkotika yang dicari oleh pihak DEA Amerika Serikat dan juga diduga kuat membanu pembunuhan yang telah dilakukan terhadap agen DEA, Camarena-Salazar pada tahun 1985.

  • Kasus United States v.Biermann (678 F.Supp.1473) tanggal 9 Febuari 1988

Biemann adalah warga nagara inggris dan pekerjaan terdakwa adalah operator pada kapal laut tyang berbendera inggris dan terdaftar di inggris. Tertuduh dituntut di muka pengadilan di distrik Utara California karena memiliki bebeapa ton mariyuana dengan niat untuk mendistribusikannya

Dominasi Kepentingan Negara (Nasional) Atas Kepentingan Internasional (Kasus Noriega)

Ketiga kasus tersebut diatas, ternyata memiliki perbedaan yang besar dengan kasus” penculokan “ atas jendral Noriega, mantan Presiden Panama yang dituuh telah memasok heroin ke wilayah Amerika Serikat, yang dilatarbelakangi acman perang oleh Pemerintah Panama terhadap Amerika Serikat.

Dalam praktek Hukum intrnasional, tidakan penculikan jenderal Noriega dari wilayah teritorial Panama sebagai suatu Negara yang merdeka dan berdaulat merupakan contoh ekstrem dan sekaaligus menunjukan pula betapa di dalam dominasi teori monisme dengan primat hukum nasioal dapat ditapsirkan demikian rupa sehingga dapa dipandang sebagai pelanggaran atas kedaulatan Negara lain.

Noriega dituntut oleh Grand Jury di pengadilan Miami dan pengadilan Tampa, Negara bagian Florida dengan tuduhan sebagai pendukung lalu lintas narkotika ilegal ke wilayah Amerika Serikat. Pengadilan Miami dan tTampa menerapka asas perlindungan dan doctrine. Doktrin ini berasal dari kasus Alcoa (1945) dimana Hakim ditugaskan menaggani kasus tersebut.

Kasus Noniega tersebut diatas, telah menggungkapkan dengan jelas bahwa lalu lintas perdagangan narkotik illegal pada dewasa ini sudah berkonotasi Politik dalam arti betapa kuatnya pengaruh tindak pidana internasional dalam masalah nearotika terhafdaphubungan diplomatic antara ngara-negara yang terlibat.

Penasihat Hukum Departemen Kehakiman Amerika Serikat memiliki pendekatan yang berbeda,yaitu mengemukakan sebagai berikut :

  • firs : (sekalipun kongres dan presiden memiliki kekuasaan untuk tidak memperhatikan hukum internasional, pengadilan dapat bertahan pada pendiriannya bahwa ia melakukan tampa ragu-ragu dan dengan bebas).
  • second : (integritas teritorial adalah tonggakdari hokum internasional, tindakan penculikan (dengan paksaan) dari suatu negara asing  nyata-nyata melanggar prinsip ini).
  • third : (akibat menentukan dari prinsi integritas teritorial  pada penegak hokum di diperlemah oleh kesediaan suatu Negara untuk memberikan izin aparatur penegak hokum di ngara lain untuk melakukan kegiatanya diwilayah Negara tersebut. Tidak ada formalitas atau publisitas khusus yang persyaratkan untuk memperoleh izin agar legal menjadi efektif ; sekalipun izin khusus adalah efisian jika di berikan pihak yang berwenang. Untuk tujuan politis, suatu Negara dapat memutskan untuk menolak kenyataan bahwa ia telah memberikan izin utuk kegiatan oprasi tersebut ,,, dalam kasus-kasus lain, suatu Negara bekerja sama dengan cara menempatkan seorang pelaku yang di cari diatas sebuah kapal terbang atau kapal laut dimana Amerika Serikat memiliki yurisdiksi diatasnya).
  • Fourth : (prinsip integritas teritorial tidak memberikan kewenangan pembedaan dalam hukum internasional. Setiap negara memiliki hak untuk membela dirinya. Kita harus mengijin kan manipulasi hukum sehingga dunia bebes menjadi tidak efektif dalam hubungan dangan meraka yang telah melanggar undang-undang).

Perkembangan praktik hukum internasional sebagaimana telah uraikan diatas menunjukan bahwa teori monisme dengan primat hokum nasional dalam praktik telah menimbulkan akibat yang tidak kecil dan merugikan kepentingan Negara-negara Selatan jika dibandingkan kepantingan negar-negar Utara, khususnya Amerika Serikat.

III.  SUMBER-SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Pada azasnya, sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu: sumber hukum dalam arti materiil dan sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti materiil adalah sumber hukum yang membahas materi dasar yang menjadi substansi dari pembuatan hukum itu sendiri.

Sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang membahas bentuk atau wujud nyata dari hukum itu sendiri. Dalam bentuk atau wujud apa sajakah hukum itu tampak dan berlaku. Dalam bentuk atau wujud inilah dapat ditemukan hukum yang mengatur suatu masalah tertentu.

Sumber hukum internasional dapat diartikan sebagai:

1. dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional;

2.  metode penciptaan hukum internasional;

3. tempat diketemukannya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan pada suatu persoalan konkrit. (Burhan Tsani, 1990; 14)

Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, sumber-sumber hukum internasional yang dipakai oleh Mahkamah dalam mengadili perkara, adalah:

1. Perjanjian internasional (international conventions), baik yang bersifat umum, maupun khusus;

2. Kebiasaan internasional (international custom);

3. Prinsip-prinsip hukum umum (general principles of law) yang diakui oleh negara-negara beradab;

4. Keputusan pengadilan (judicial decision) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya, yang merupakan sumber hukum internasional tambahan. (Phartiana, 2003; 197)

IV. RESOLUSI PBB DAN HUBUNGANNYA DENGAN PIDANA INTERNASIONAL

Resolusi PBB adalah suatu naskah formal yang diadopsi oleh suatu badan PBB. Walaupun hampir semua badan PBB dapat membuat resolusi, hampir semua resolusi dalam praktiknya diterbitkan oleh Dewan Keamanan PBB atau Sidang Umum PBB. Resolusi PBB dapat dikelompokkan menjadi resolusi substantif atau prosedural atau sesuai badan penerbitnya yaitu Resolusi Sidang Umum dan Resolusi Dewan Keamanan.

V. PENGERTIAN KONVENSI DAN SUMBER-SUMBERNYA

Konvensi adalah sebuah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa negara atau organisasi internasional. Sebuah perjanjian multilateral dibuat oleh beberapa pihak yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihakPada 38 ayat 1 statuta mahkamah internasional menetapkan bahwa sumber hukum internasional yang dipakai oleh mahkamah dalam mengadili perkara-perkara adalah:

  1. Perjanjian internasional (international conventions), baik yang berupa umum maupun khusus;
  2. Kebiasaan internasional (international custom);
  3. Prinsip-prinsip umum hukum (general principles of law) yang diakui oleh Negara-negara beradab;
  4. Keputusan pengadilan (judicial decisions) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya (teaching of the most highly qualified publicists) merupakan sumber tambahan hukum internasional.

Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional tersebut tidak memasukkan keputusan-keputusan badan arbritasi sebagai sumber hukum internasional karena dalam praktiknya penyelesaian sengketa melalui badan arbritasi hanya merupakan pilihan hukum dari kesepakatan para pihak pada perjanjian. Di lain pihak, prinsip-prinsip umum hukum dimasukkan kedalam pasal 38 tersebut sebagai sumber hukum, sebagai upaya memberikan wewenang kepada Mahkamah Internasional untuk membentuk kaidah-kaidah hukum baru apabila ternyata sumber-sumber hukum lainnya tidak dapat membantu mahkamah dalam menyelesaikan suatu sengketa. Prinsip-prinsip umum tersebut harus digunakan secara analog dan diperoleh dengan jalan memilih konsep-konsep umum yang berlaku bagi semua sistem hukum nasional.

Perjanjian Internasional

Konvensi-konvensi atau perjanjian-perjanjian internasional merupakan sumber utama hukum internasional. Konvensi-konvensi itu dapat berbentuk bilateral bila yang menjadi pihak hanya dua negara danmultilateral bila yang menjadi pihak lebih dari dua negara. Kadang-kadang suatu konvensi disebut regional bila yang menjadi pihak hanya negara-negara dari satu kawasan. Konvensi multilateral dapat bersifat universal bila menyangkut seluruh negara di dunia.

Konvensi-konvensi internasional yang merupakan sumber utama hukum internasional adalah konvensi yang berbentuk law-making treaties yaitu perjanjian-perjanjian internasional yang berisikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum. Sebagai contoh dapat disebutkan:

  1. Konvensi-konvensi Den Haag 1899 dan 1907 mengenai Hukum Perang dan Penyelesaian Sengketa Secara Damai.
  2. General Treaty for the Renunciation of War, 27 Agustus 1928.
  3. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1945.
  4. Konvensi-konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik, 1961 dan Hubungan Konsuler, 1963.
  5. Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindunagn Korban Perang dan Protokol-protokol tambahan, 1977.
  6. Konvensi PBB tentang Hukum Laut, 1982.
  7. Konvensi Senjata-senjata Kimia, (Chemical Weapons Convention), 1993.
  8. Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT), 1996.

Disamping itu terdapat sejumlah perjanjian mengenai kawasan bebas senjata nuklir yang bersifat regional yaitu:

  1. Treaty of Tlaletolco yang meliputi wilayah Aamerika Latin dan Karibia (1967)
  2. Treaty of Rarotonga meliputi kawasan Pasifik Selatan (1986)
  3. Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) Treaty meliputi kawasan Asia Tenggara (1995)
  4. Treaty of Pelindaba meliputi kawasan Afrika (1996).

Jumlah perjanjian yang bersifat bilateral jauh lebih banyak dari perjanjian multilateral. Selama 10 tahun antara 1945-1955 terdapat 3.633 perjanjian yang didaftarkan pada Sekretariat PBB yang semuanya berjumlah 225 jilid. Pada pertengahan tahun 1963 sudah tercatat 7420 perjanjian dalam 470 jilid.  Sampai tahun 1992, jumlah tersebut menjadi sekitar 20.000 yang disusun dalam 1.300 jilid.

Disamping itu sebagai akibat kesalingtergantungan dan kerjasama antar negara dalam era akhir abad 20 jumlah perjanjian yang dibuat oleh negara-negara setiap tahunnya cukup banyak. Sebagai contoh, tiap tahunnya Amerika Serikat membuat lebih dari 160 perjanjian dan 3.500 executive agreements. Keadaan ini tentunya mempunyai arti sangat penting bagi perkembangan dan pengukuhan hukum internasional sebagai sistem hukum yang mengatur kegiatan antar negara.

Dalam law-making treaties ini negara-negara bersepakat merumuskan secara komprehensif prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum yang akan merupakan pegangan bagi negara-negara tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan hubungannya atu sama lain. Ketentuan-ketenatuan yang dirumuskan dala law-making treaties tersebut bersifat umum maupun secara khusus di bidang-bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, hukum, komunikasi dan bidang kemanusiaan.

Hukum Kebiasaan Internasional

Hukum kebiasaan berasal dari praktek Negara-negara melalui sikap dan tindakan yang diambilnya terhadap suatu persoalan. Bila suatu negara mengambil suatu kebijaksanaan tersebut diikuti oleh negara-negara lain dan dilakukan berulangkali serta tanpa adanya protes atau tantangan dari pihak lain maka secara berangsur-angsur terbentuklah suatu kebiasaan. Terbentuknya suatu hukum kebiasaan didasari oleh praktek yang sama, dilakukan secara konstan, tanpa adanya pihak yang menentang serta diikuti oleh banyak negara. Dengan cara demikian maka terbentuk hukum kebiasaan yang makin lama makin bertambah kuat dan berlaku secara universal karena diikuti oleh hampir semua negara di dunia. Konvensi-Konvensi Hubungan Diplomatik, Konsuler, Konvensi-konvensi Hukum Laut tahun 1958 dan Konvensi tentang Hukum Perjanjian tahun 1969 adalah beberapa contoh kodifikasi hukum kebiasaan. Dalam beberapa hal, hukum kebiasaan lebih menguntungkan dari hukum tertulis mengingat sifatnya yang cukup luwes. Hukum kebiasaan dapat berubah sesuai perkembangan hukum internasional sedangkan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif harus melalui prosedur yang lama dan berbelit-belit.

Prinsip-prinsip Umum Hukum

Sumber ketiga hukum internasional adalah prinsip-prinsip umum hukum yang berlaku dalam seluruh atau sebagian besar hukum nasional negara-negara. Walaupun hukum nasional berbeda dari satu negara ke negara lain namun prinsip-prinsip pokoknya tetap sama. Prinsip-prinsip umum yang diambil dari sistem-sistem nasional ini dapat mengisi kekosongan yang terjadi dalam hukum internasional. Prinsip-prinsip hukum administrasi dan perdagangan, ganti rugi dan kontrak kerja diambil dari sistem nasional untuk mengatur kegiatan yang sama dalam kerangka hukum internasional.

Keputusan-keputusan Peradilan

Keputusan-keputusan peradilan memainkan peranan yang cukup penting dalam membantu pembentukan norma-norma baru hukum internasional. Keputusan-keputusan mahkamah internasional misalnya dalam sengketa ganti rugi dan penangkapan ikan telah memasukkan unsur-unsur baru ke dalam hukum internasional yang selanjutnya mendapat persetujuan negara-negara secara umum. Disamping itu, karya dari tokoh-tokoh kenamaan dapat memainkan pernanan dalam proses pembentukan ketentuan-ketentuan hukum. Kita masih ingat betapa besarnya peranan pakar-pakar hukum di abad ke-17 dan 18 dalam proses pembentukan hukum internasional. Sehubungan dengan sumber-sumber hukum ini, mahkamah juga diperbolehkan untuk memutuskan suatu perkara secara ex aequo et bono yaitu keputusan yang bukan atas pelaksanaan hukum positif tetapi atas dasar prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.

VI.  KEJAHATAN PERANG SEBAGAI KASUS PIDANA INTERNASIONAL

Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional, terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara, belum tentu bisa dianggap kejahatan perang.

Saddam Husein, mantan Presiden Irak, diadili karena kejahatan perang

Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran terhadap perlindungan yang telah ditentukan oleh hukum perang, dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma prosedur dan aturan pertempuran, seperti menyerang pihak yang telah mengibarkan bendera putih, atau sebaliknya, menggunakan bendera perdamaian itu sebagai taktik perang untuk mengecoh pihak lawan sebelum menyerang.

 

Perlakuan semena-mena terhadap tawanan perang atau penduduk sipil juga bisa dianggap sebagai kejahatan perang. Pembunuhan massal dan genosida kadang dianggap juga sebagai suatu kejahatan perang, walaupun dalam hukum kemanusiaan internasional, kejahatan-kejahatan ini secara luas dideskripsikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

 

Kejahatan perang merupakan bagian penting dalam hukum kemanusiaan internasional karena biasanya pada kasus kejahatan ini dibutuhkan suatu pengadilan internasional, seperti pada Pengadilan Nuremberg. Contoh pengadilan ini pada awal abad ke-21 adalah Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Bekas Yugoslavia dan Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Rwanda, yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan pasal VII Piagam PBB.

 

Pada 1 Juli 2002, Pengadilan Kejahatan Internasional, yang berbasis di Den Haag, Belanda, dibentuk untuk mengadili kejahatan perang yang terjadi pada atau setelah tanggal tersebut. Beberapa negara, terutama Amerika Serikat, Tiongkok dan Israel, menolak untuk berpartisipasi atau mengizinkan pengadilan tersebut menindak warga negara mereka.

Beberapa mantan kepala negara dan kepala pemerintahan yang telah diadili karena kejahatan perang antara lain adalah:

    1. Mantan Presiden Jerman Karl Dönitz
    2. Mantan Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo
    3. Mantan Presiden Liberia Charles Taylor.
    4. Mantan Presiden Irak Saddam Hussein
    5. Mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Milošević

Keadilan perang kadang dituding lebih berpihak kepada pemenang suatu peperangan, karena beberapa peristiwa kontroversi tidak atau belum dianggap sebagai kejahatan perang. Contohnya antara lain perusakan target-target sipil yang dilakukan Amerika Serikat pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II; penggunaan bom atom terhadap Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia II; serta pendudukan Timor Timur oleh Indonesia antara tahun 1976 dan 1999.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s